• Ekonomi Hijau

Februari ini, Ir. Eko Sri Haryanto, MM, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dwi Rudi Hartoyo, Direktur Harmonisasi Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa, mengunjungi 2 lokasi intervensi Ekonomi Hijau Papua di Kabupaten Sorong dan Fakfak. Ini adalah kunjungan pertama Ir. Eko Sri Haryanto MM sebagai Dirjen baru Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ke Papua Barat, sejak dilantik pada tahun 2021.


Dirjen dan rombongan mengunjungi areal budidaya rumput laut di Pulau Arar dan berdiskusi dengan Pak Sahaka, ketua kelompok tani rumput laut di Arar, membahas tentang rencana Pak Sahaka untuk menanam kembali rumput laut di Pulau Arar.

Mendukung gagasan itu, Dirjen menunjuk staf P3MD (Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) di Arar, Ibu Fina, untuk mendukung Kelompok rumput laut Pak Sahaka. Program Ekonomi Hijau Papua juga berencana mendukung logistik dan pembangunan rumah pengeringan tenaga surya untuk kelompok ini.


Di Fakfak, rombongan Kementerian Desa berbagi informasi tentang Peraturan Daerah Bupati terkini terkait juknis pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumkam). Panduan teknis ini ditulis oleh tim Eknomi hijau Papua atas permintaan Pemerintah Fakfak dan rencananya akan dibagikan ke lokasi lain oleh Kementerian Desa. Dalam acara ini Bapak Dwi Rudi Hartoyo juga memberikan informasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes / Bumkam yang disahkan pada tanggal 2 Februari 2021 lalu.


Di Fakfak, Dirjen beserta rombongan turut menyaksikan penandatanganan MoU antara Bumkam (Badan Usaha Milik Kampung) di Brongkendik dengan perusahaan PT Kembang Christapharma yang akan membeli pala balsam warga sekitar. Beliau juga menyaksikan demo produksi balsem pala oleh kelompok perempuan Kelomang yang merupakan kelompok dampingan Program Ekonomi Hijau Papua di Kampung Brongkendik.



3 tampilan0 komentar

Intervensi Program Ekonomi Hijau Papua di Ransiki, Manokwari Selatan dimulai sejak tahun 2020 dan bertujuan untuk melestarikan 12 klon kakao yang memiliki rasa unik dan diminati pembeli dalam dan luar negeri. Upaya ini sejalan dengan konsep pengembangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi dimana Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan merupakan zona penyangga flora dan fauna di Papua Barat.


Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Litbang telah mendukung upaya tersebut dengan mengalokasikan dana otsus sebesar 7 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik kakao dan gedung inovasi di Ransiki.

Pada 19 Februari, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung inovasi kakao di Ransiki. Gedung ini merupakan pertanda kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten, Koperasi Eiber Suth dan program Ekonomi Hijau Papua. Selain dana yang dikucurkan oleh Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari Selatan terlibat dengan penyediaan tanah dan bangunan beberapa fasilitas pelengkap, dan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua dan Papua Barat terlibat dalam proses perencanaan desain gedung, perencanaan tata letak pabrik serta pengadaan peralatan pengolahan kakao yang dibutuhkan.

Dalam sambutannya Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa pengembangan Kakao Ransiki sebagai produk primer non deforestasi merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengembangkan ekonomi hijau serta upaya Pemprov untuk memajukan Manokwari Selatan sebagai sentra produk Kakao Papua Barat. Ia berharap dengan terbangunnya gedung inovasi ini dapat memacu dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kakao serta pengembangan produk yang menggunakan biji kakao yang berasal dari Ransiki. Menurut Gubernur “Pembangunan pendirian ini merupakan upaya bersama untuk membangun Manokwari Selatan sebagai sentra produksi kakao premium di Indonesia Timur.”


2 tampilan0 komentar

Pengiriman Dua Puluh Ton Pertama Rumput Laut Kering yang diproduksi oleh Petani Lokal Papua dari Teluk Wondama secara resmi dilepas oleh Gubernur Papua Barat pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Sejak tahun 2018 Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Papua (GEG) bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, mengadakan pelatihan budidaya rumput laut bagi masyarakat Desa Yende, Mena dan Niyap di Pulau Roon di Wondama.


Penduduk desa telah berhasil membudidayakan spesies rumput laut yang sesuai dengan kondisi lokal yang memberikan mereka sumber pendapatan baru. Beberapa penduduk desa sekarang memproduksi dan mengeringkan rumput laut dan beberapa juga menjual bibit rumput laut ke desa lain juga memungkinkan untuk perluasan.


Peluncuran oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Madacan, menandai keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat Papua melalui rantai nilai rumput laut yang menghubungkan produsen dan pasar rumput laut. Sebanyak 20 ton rumput laut kering hasil produksi warga desa dibeli oleh pengusaha lokal dan dikirim ke Surabaya menggunakan kontainer.


Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa Papua Barat berkomitmen untuk menjadi provinsi konservasi, sehingga bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam dan setiap pembangunan berkelanjutan di Papua Barat akan bertumpu pada komoditas unggulan daerah. Pengiriman perdana produk rumput laut ini menunjukkan bahwa Papua Barat mampu membangun optimisme ekonomi berbasis sumber daya alam dan manusia di tengah pandemi COVID 19.


Gubernur juga mengunjungi pameran produk olahan rumput laut dari Pulau Roon dan mencicipi kopi racikan dari komunitas Kopi Manokwari yang telah dilatih keterampilan Barista oleh program GEG. “Camilan kopi dan rumput laut ini enak!” kata Dominggus Madacan, Gubernur Papua Barat.

20 tampilan0 komentar
1/2