• Ekonomi Hijau

Silahkan download Twibbon Hari Air Sedunia 2021 dan aplikasikan pada foto Anda yang menceritakan "Apa makna air bagi Anda? atau bagi usaha hijau Anda? Seberapa penting air untuk kehidupan rumah dan keluarga Anda, mata pencaharian Anda, kegiatan budaya Anda, kesejahteraan Anda, lingkungan Anda?


Lalu ceritakan makna air bagi Anda tersebut pada postingan Instagram Anda. Yuk kita sama-sama merayakan semua manfaat air yang pastinya berbeda bagi kehidupan kita, kita dapat menghargai air dengan benar dan menjaganya dengan efektif untuk semua orang.


Tolong tag instagram @ekonomihijaupapua serta beri hashtag #ekonomihijaupapua #HariAirSedunia2021 supaya kita bisa juga turut menyebarkan cerita Anda, Ada boleh juga beri hastag lain yang menurut Anda penting untuk seluruh dunia tahu cerita Anda terkait dengan air ini. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻


Kita sama-sama Posting di tanggal 22 Maret 2021 yuk!!!!


Link download : http://bit.ly/TwibbonHariAirSedunia2021



29 tampilan0 komentar

Februari ini, Ir. Eko Sri Haryanto, MM, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Dwi Rudi Hartoyo, Direktur Harmonisasi Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa, mengunjungi 2 lokasi intervensi Ekonomi Hijau Papua di Kabupaten Sorong dan Fakfak. Ini adalah kunjungan pertama Ir. Eko Sri Haryanto MM sebagai Dirjen baru Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ke Papua Barat, sejak dilantik pada tahun 2021.


Dirjen dan rombongan mengunjungi areal budidaya rumput laut di Pulau Arar dan berdiskusi dengan Pak Sahaka, ketua kelompok tani rumput laut di Arar, membahas tentang rencana Pak Sahaka untuk menanam kembali rumput laut di Pulau Arar.

Mendukung gagasan itu, Dirjen menunjuk staf P3MD (Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) di Arar, Ibu Fina, untuk mendukung Kelompok rumput laut Pak Sahaka. Program Ekonomi Hijau Papua juga berencana mendukung logistik dan pembangunan rumah pengeringan tenaga surya untuk kelompok ini.


Di Fakfak, rombongan Kementerian Desa berbagi informasi tentang Peraturan Daerah Bupati terkini terkait juknis pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumkam). Panduan teknis ini ditulis oleh tim Eknomi hijau Papua atas permintaan Pemerintah Fakfak dan rencananya akan dibagikan ke lokasi lain oleh Kementerian Desa. Dalam acara ini Bapak Dwi Rudi Hartoyo juga memberikan informasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes / Bumkam yang disahkan pada tanggal 2 Februari 2021 lalu.


Di Fakfak, Dirjen beserta rombongan turut menyaksikan penandatanganan MoU antara Bumkam (Badan Usaha Milik Kampung) di Brongkendik dengan perusahaan PT Kembang Christapharma yang akan membeli pala balsam warga sekitar. Beliau juga menyaksikan demo produksi balsem pala oleh kelompok perempuan Kelomang yang merupakan kelompok dampingan Program Ekonomi Hijau Papua di Kampung Brongkendik.



30 tampilan0 komentar

Intervensi Program Ekonomi Hijau Papua di Ransiki, Manokwari Selatan dimulai sejak tahun 2020 dan bertujuan untuk melestarikan 12 klon kakao yang memiliki rasa unik dan diminati pembeli dalam dan luar negeri. Upaya ini sejalan dengan konsep pengembangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi dimana Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan merupakan zona penyangga flora dan fauna di Papua Barat.


Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Litbang telah mendukung upaya tersebut dengan mengalokasikan dana otsus sebesar 7 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik kakao dan gedung inovasi di Ransiki.

Pada 19 Februari, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung inovasi kakao di Ransiki. Gedung ini merupakan pertanda kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten, Koperasi Eiber Suth dan program Ekonomi Hijau Papua. Selain dana yang dikucurkan oleh Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari Selatan terlibat dengan penyediaan tanah dan bangunan beberapa fasilitas pelengkap, dan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Papua dan Papua Barat terlibat dalam proses perencanaan desain gedung, perencanaan tata letak pabrik serta pengadaan peralatan pengolahan kakao yang dibutuhkan.

Dalam sambutannya Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa pengembangan Kakao Ransiki sebagai produk primer non deforestasi merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengembangkan ekonomi hijau serta upaya Pemprov untuk memajukan Manokwari Selatan sebagai sentra produk Kakao Papua Barat. Ia berharap dengan terbangunnya gedung inovasi ini dapat memacu dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kakao serta pengembangan produk yang menggunakan biji kakao yang berasal dari Ransiki. Menurut Gubernur “Pembangunan pendirian ini merupakan upaya bersama untuk membangun Manokwari Selatan sebagai sentra produksi kakao premium di Indonesia Timur.”


11 tampilan0 komentar
1/3